KORIDOR, Manado : Sedadu Anti Mafia Tanah (SAMT) mengingatkan warga dan pemerintah soal penerapan sertipikat tanah elektronik menyusul ditemukannya sejumlah potensi kerawanan dalam sistem keamanan digital dan perlindungan hukum.

Pembina SAMT sekaligus pemerhati agraria, Risat Sanger, mengingatkan masyarakat dan pemerintah wajib mewaspadai ancaman kejahatan pertanahan berbasis teknologi.

​”Salah klik saja, hak atas tanah masyarakat bisa melayang dalam sekejap. Perlindungan hukum dan sistem keamanan siber berlapis sangat mendesak untuk diterapkan,” ujarnya, Senin (12/10)2026).

Dirinya menjelaskan, ada beberapa poin utama kerawanan sertipikat tanah elektronik meliputi, kebocoran data & keamanan siber. Lemahnya sistem perlindungan data (data breach) berisiko menyebabkan data kepemilikan diretas dan diperjualbelikan.

​Pemalsuan Akun & Phishing pelaku kejahatan kerap merekayasa identitas atau melancarkan aksi phishing untuk mengambil alih akun “Sentuh Tanahku” milik korban.

​”Adanya hal tersebut dikarenakan masyarakat di pedesaan sangat keterbatasan literasi digital yang kurang memahami teknologi menjadi kelompok paling rentan dimanfaatkan oleh mafia tanah. Sehingga​aksi mafia tanah digital sangat mudah memproses balik nama secara daring dapat dimanipulasi dengan cepat tanpa validasi kehadiran fisik yang memadai,” ungkapnya.

​Risat menilai, sistem Sertipikat Tanah Elektronik sangat lemah siapapun bisa menduplikasi file elektronik dengan format PDF, parahnya lagi sistem tersebut bisa diunduh, disalin oleh siapapun, artinya hal seperti ini bisa menjadi celah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai agunan ilegal.

​”untuk mencegahnya, saya sarankan pentingnya kewajiban bagi para notaris/PPAT melaporkan setiap tindakan hukum yang dilakukan atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Elektronik, kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mencegah praktik pengambilalihan hak tanah secara ilegal. Selain itu, masyarakat jangan asal kasih atau kirimkan sertipikat tanahnya pada bentuk PDF kepada siapapun, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya.(dek)

KORIDOR, Manado : Advokat kondang sekaligus pakar hukum pidana Santrawan Paparang siap memimpin tim hukum ‘Leting Gorela 89’ FH Unsrat memberikan pendampingan kepada mantan Wakil Wali Kota Kotamobagu, Nayodo Kurniawan.

Menurut Santrawan, penetapan tersangka kepada Nayodo oleh Polda Sulawesi Utara (Sulut) wajib diuji di praperadilan.

“Semestinya kasusnya perdata murni karena adanya fakta sejati berupa pembiayaan Pilkada yang di-cover dengan jaminan dari Yasti Suprejo Mokodongan,” tulis Santrawan dalam sebuah diskusi di salah satu platform media sosial (medsos), Senin (12/10/2027).

Redaksi Koridor sudah mendapat izin dari Santrawan untuk mengutip percakapan di medsos itu.

Selain itu, menurutnya, penetapan tersangka kepada Nayodo sangat disparitas, karena seharusnya Yasti Suprejo juga dijadikan tersangka.

Oleh karena itu, kata Santrawan, panggilan moral dirinya sebagai sesama angkatan 89 Fakultas Hukum (FH) Unsrat dengan Nayodo, dirinya susah menyampaikan kesediaan untuk memberikan pendampingan hukum bagi mantan Wakil Wali Kota Kotamobagu itu.

“Saya siap memimpin tim hukum teman-teman letting Gorela 89 FH Unsrat untuk kawan kita Nayodo Kurniawan,” tegas Santrawan.

Dia mengatakan pada Minggu (11/10/2026) malam kedua sahabat kuliah tersebut telah berbicara terbuka panjang-lebar mengenai perkara ini.

Polda Harus Cermat

Dalam pemberitaan sebelumnya Santrawan Paparang mengingatkan penyidik agar cermat dan berhati-hati  menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Menurut Santrawan, penetspsn tersangka harus didasarkan alat bukti yang cukup dan obyektif melalui prinsip kehati-hatian.

“Ini sangat penting guna memastikan proses penegakan hukum berjalan profesional dan tidak mengabaikan hak-hak seseorang.
Penyidik harus bertumpu pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata asumsi atau laporan sepihak,” papar Santrawan menyikapi penetapan mantan Wakil Wali Kota Kotamobagu, Nayodo Kurniawan, sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Utara (Sulut).

Pastikan Ada Unsur Pidananya

Dalam pandangan hukumnya, Santrawan menilai, perkara tersebut perlu dikaji untuk memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana atau justru berkaitan dengan persoalan keperdataan yang bersumber dari perjanjian pembiayaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

“Olehnya, perkara ini harus disikapi secara jernih dengan melihat historical insight of the past, yakni menelusuri latar belakang dan rangkaian peristiwa yang terjadi sebelumnya,” ujar Santrawan.

Dengan menelusuri rangkaian peristiwa itu, penyidik diharapkan dapat menilai secara objektif, apakah persoalan yang ditangani memenuhi unsur pidana atau lebih mengarah pada sengketa perdata.

Langkah Hukum Praperadilan

Lebih lanjut, peraih predikat cum laude pada jenjang sarjana hukum, magister hukum, magister kenotariatan, hingga doktor hukum itu mengatakan, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka memiliki hak menempuh upaya hukum, termasuk mengajukan praperadilan, bila terdapat dasar hukum guna menguji keabsahan penetapan tersangka.

Selain itu, proses persidangan dapat menjadi ruang untuk menguji alat bukti dan menyampaikan pembelaan terhadap dakwaan yang diajukan. Melalui mekanisme tersebut, fakta-fakta perkara akan diuji sesuai hukum acara.

Dosen di beberapa universitas ternama di Jakarta itu mengatakan, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka memiliki hak menempuh upaya hukum, termasuk mengajukan praperadilan apabila terdapat dasar hukum guna menguji keabsahan penetapan tersangka.

Perlu Hadirkan Pihak Lain

Menurutnya, penelusuran latar belakang perkara yang disertai pemeriksaan fakta dan bukti secara menyeluruh, penting untuk memastikan penegakan hukum berjalan objektif, proporsional, dan berorientasi pada keadilan.

Pada bagian lain, Santrawan juga menyorot adanya indikasi keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Dikatakan, agar pemeriksaan berjalan jujur dan tidak memihak, pihak lain itu wajib dihadirkan oleh penyidik.(dek)

KORIDOR, Manado : Akdemisi yang juga advokat Santrawan Paparang mengingatkan penyidik agar cermat dan berhati-hati  menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Menurut Santrawan, penetspsn tersangka harus didasarkan alat bukti yang cukup dan obyektif melalui prinsip kehati-hatian.

“Ini sangat penting guna memastikan proses penegakan hukum berjalan profesional dan tidak mengabaikan hak-hak seseorang.
Penyidik harus bertumpu pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata asumsi atau laporan sepihak,” papar Santrawan menyikapi penetapan mantan Wakil Wali Kota Kotamobagu, Nayodo Kurniawan, sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Utara (Sulut).

Pastikan Ada Unsur Pidananya

Dalam pandangan hukumnya, Santrawan menilai, perkara tersebut perlu dikaji untuk memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana atau justru berkaitan dengan persoalan keperdataan yang bersumber dari perjanjian pembiayaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

“Olehnya, perkara ini harus disikapi secara jernih dengan melihat historical insight of the past, yakni menelusuri latar belakang dan rangkaian peristiwa yang terjadi sebelumnya,” ujar Santrawan.

Dengan menelusuri rangkaian peristiwa itu, penyidik diharapkan dapat menilai secara objektif, apakah persoalan yang ditangani memenuhi unsur pidana atau lebih mengarah pada sengketa perdata.

Langkah Hukum Praperadilan

Lebih lanjut, peraih predikat cum laude pada jenjang sarjana hukum, magister hukum, magister kenotariatan, hingga doktor hukum itu mengatakan, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka memiliki hak menempuh upaya hukum, termasuk mengajukan praperadilan, bila terdapat dasar hukum guna menguji keabsahan penetapan tersangka.

Selain itu, proses persidangan dapat menjadi ruang untuk menguji alat bukti dan menyampaikan pembelaan terhadap dakwaan yang diajukan. Melalui mekanisme tersebut, fakta-fakta perkara akan diuji sesuai hukum acara.

Dosen di beberapa universitas ternama di Jakarta itu mengatakan, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka memiliki hak menempuh upaya hukum, termasuk mengajukan praperadilan apabila terdapat dasar hukum guna menguji keabsahan penetapan tersangka.

Perlu Hadirkan Pihak Lain

Menurutnya, penelusuran latar belakang perkara yang disertai pemeriksaan fakta dan bukti secara menyeluruh, penting untuk memastikan penegakan hukum berjalan objektif, proporsional, dan berorientasi pada keadilan.

Pada bagian lain, Santrawan juga menyorot adanya indikasi keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Dikatakan, agar pemeriksaan berjalan jujur dan tidak memihak, pihak lain itu wajib dihadirkan oleh penyidik.(dek)