KORIDOR, Manado : Bank SulutGo (BSG) terus memperkuat komitmen memperluas jangkauan literasi dan inklusi keuangan secara merata tanpa diskriminasi melalui program “Gencarkan” dengan menyasar penyandang disabilitas.

Di Sulawesi Utara, bersama bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) BSG  menggelar Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) Tahun 2026 yang dikhususkan bagi siswa-siswi penyandang disabilitas serta tenaga pendidik Kota Manado.

Kegiatan edukasi keuangan ramah disabilitas ini dipusatkan di SLB Cahaya Kasih, Kelurahan Bengkol, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, dan diikuti oleh puluhan peserta didik serta guru pendamping dari SLB Cahaya Kasih, SLB Anugerah, SLB Nasareth Tuminting, dan SLB Bartemeus.

Acara tersebut dihadiri Pemerintah Kota Manado yang diwakili Staf Ahli Pemkot Manado, Frangky J. Porawouw,  Deputi Direktur OJK SulutGo, Budiman Siahaan; serta Direktur Operasional Bank SulutGo, Louisa Parengkuan.

Dalam sambutannya mewakili Wali Kota Manado, Frangky J. Porawouw memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif kolaboratif antara OJK dan Bank SulutGo yang secara nyata merangkul kelompok disabilitas dalam agenda literasi keuangan nasional.

“Pemerintah Kota Manado menyambut hangat pelaksanaan Gencarkan bagi anak-anak istimewa kita. Pemahaman mengelola keuangan sejak dini adalah hak setiap warga negara tanpa kecuali,” katanya.

Menurut Porawouw, kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian bersama dalam membekali anak-anak disabilitas agar memiliki kemandirian finansial dan percaya diri menatap masa depan,” tegas Frangky sekaligus membuka acara secara resmi.

Deputi Direktur OJK SulutGo, Budiman Siahaan, menyampaikan edukasi bagi komunitas disabilitas merupakan pilar penting dalam mewujudkan inklusi keuangan berkeadilan di Indonesia.

OJK terus mendorong lembaga jasa keuangan agar tak hanya memberikan edukasi, namun juga menyediakan akses layanan yang terjangkau, aman, dan memadai bagi penyandang disabilitas.

Sementara, Direktur Operasional Bank SulutGo, Louisa Parengkuan, menjelaskan peran BSG sebagai Campaign Manager Gencarkan di tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang berkomitmen menghadirkan layanan perbankan yang ramah dan inklusif.

“Setiap anak lahir dengan keistimewaan dan potensi luar biasa. Melalui Gencarkan, kami ingin mengenalkan kebiasaan menabung yang aman dan menyenangkan lewat produk khusus seperti Tabungan SimPel (Simpanan Pelajar),” ujar Louisa Parengkuan, Kamis (8/10/2026).

Dia mengatakan BSG juga terus meningkatkan aksesibilitas sarana cabang serta kesiapan frontliner agar rekan-rekan penyandang disabilitas merasa nyaman bertransaksi.

Suasana kegiatan berlangsung hangat dan interaktif dengan hadirnya pendampingan intensif dari para guru. Selain penyampaian materi oleh Eunike Gratia Marentek dari OJK, acara dirangkaikan dengan penyerahan simbolis buku tabungan SimPel dan bantuan edukasi, serta kuis interaktif yang disambut antusias oleh para siswa hingga akhir acara.

Turut hadir Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank SulutGo, Heince J Rumende, Pemimpin Cabang Calaca, Broery Jacobus, Pempimpin Departemen Public Relation BSG, Ivone D Goni dan pengelola Yayasan SLB Cahaya Kasih, Antonius Stevanus Sompotan.(dek)

Soal RUU Ketenagakerjaan Baru, Regulasi Harus Selamatkan Lapangan Kerja dan Lindungi Kelangsungan Usaha

KORIDOR, Manado : Dewan Pengurus Kota Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK Apindo) Kota Manado menyuarakan keprihatinan serius kalangan dunia usaha terkait rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan.

Dunia usaha, mulai dari skala mikro, kecil, menengah (UMKM), hingga korporasi besar, merasa kuatir regulasi ini dapat memberatkan dan malah berisiko memicu hilangnya lapangan kerja.

​Ketua DPK Apindo Kota Manado, Lucky Mangkey, menegaskan pengusaha di daerah membutuhkan regulasi yang realistis, adil, dan mampu menjawab tantangan ekonomi saat ini, bukan sekadar aturan di atas kertas yang memberatkan pelaku usaha di lapangan.

​”Bagi pelaku usaha di Manado, baik pemilik kedai kopi, toko kelontong, usaha pariwisata, hingga perusahaan berskala besar, beban usaha saat ini sudah sangat berat. Kami menghadapi kenaikan biaya energi, bahan baku, serta penurunan daya beli masyarakat. Jika aturan ketenagakerjaan baru nantinya menambah beban biaya dan pembatasan yang kaku tanpa memperhatikan kemampuan perusahaan, roda usaha bisa macet dan ekspansi terhenti,” tegas Lucky.

Dalam siaran pers yang diterima Jumat (9/10/2026), s​ikap ini sejalan penuh dengan arahan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Apindo di Jakarta yang menilai draf RUU tersebut berpotensi sekadar mengembalikan pendekatan ke regulasi masa lalu (UU No. 13/2003) yang telah berusia puluhan tahun dan dinilai usang menghadapi tantangan ekonomi modern.

Menurut Lucky, ​Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menegaskan pelindungan pekerja dan kelangsungan dunia usaha tidak boleh dibenturkan, melainkan harus saling menopang.

​”Pekerja membutuhkan kepastian hak dan penghasilan yang layak. Pencari kerja membutuhkan kesempatan. Untuk memenuhi keduanya, perusahaan harus mampu bertahan, berinvestasi, dan merekrut. Jika pengaturan justru mempersempit kemampuan tersebut, akan berdampak pada pekerja dan keluarganya yang menanggung akibatnya,” ujar Shinta W. Kamdani seperti dikutip di siaran pers itu.

​Shinta juga menambahkan penciptaan lapangan kerja membutuhkan iklim usaha yang sehat.

​”Kita harus menarik investasi baru sekaligus memastikan perusahaan yang sudah beroperasi dapat memperluas usaha. Jangan sampai kebijakan ketenagakerjaan justru menahan keduanya ketika masyarakat membutuhkan lebih banyak pekerjaan formal. Taruhannya adalah penghidupan keluarga dan masa depan anak-anak muda yang sedang mencari kerja,” tegas Shinta.

​Senada dengan itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menekankan arah kebijakan ketenagakerjaan semestinya berfokus pada penciptaan lapangan kerja (creating employment), bukan sekadar membatasi hubungan kerja (regulating employment).

Karena itu, Apindo mengedepankan prinsip flexicurity—keseimbangan antara perlindungan pekerja, fleksibilitas dunia kerja, dan kepastian berusaha.

​”Ketika pasar bergeser, teknologi berkembang, dan persaingan semakin ketat, perusahaan harus mampu beradaptasi. Pada saat yang sama, pekerja perlu memiliki keterampilan dan pelindungan untuk menghadapi perubahan. Pelindungan harus nyata: upah dibayar, jaminan sosial tersedia, hak pasca-PHK diterima, dan pekerja dibantu untuk kembali bekerja,” kata Bob Azam.

​Bob Azam juga mengingatkan pentingnya peningkatan kompetensi SDM agar pencari kerja lokal terserap ke sektor formal.

Oleh karena itu, kata Lucky, Apindo mengusulkan agar reformasi ketenagakerjaan mampu mendorong terciptanya dua juta pekerjaan formal baru per tahun dan meningkatkan proporsi pekerja bersertifikat kompetensi menjadi 30% pada tahun 2030.

​Menutup keterangannya, Lucky Mangkey mengajak seluruh pemangku kepentingan di Sulawesi Utara dan Kota Manado menyuarakan perbaikan substansi regulasi ini kepada Pemerintah dan DPR RI sebelum disahkan.

​”Kami di DPC Apindo Manado berkomitmen menjaga hubungan industrial yang harmonis. Namun, kami mendesak agar regulasi diuji secara nyata terhadap daya tahan UMKM dan perusahaan lokal. Aturan ketenagakerjaan harus memberi ruang bagi UMKM untuk naik kelas, mendorong terciptanya lapangan kerja baru, dan memastikan dunia usaha tetap bertahan demi kesejahteraan bersama,” tutup Lucky.(dek)

Mulai Bergerak, Konsolidasikan KUD, Kekuatan Ekonomi Desa Kembali Disatukan

KORIDOR, Manado : Kedudukan hukum (legal standing) Pengurus Pusat KUD (Puskud) Sulawesi Utara (Sulut) di bawah kepemimpinan Ketua Drs. Ratu Dareda sudah mendapat pengakuan Kementerian Hukum (Kemenkum) RI dengan diterbitkannya Administrasi Hukum Umum (AHU).

Dengan adanya AHU itu, status kepengurusan Dareda makin kokoh setelah sebelumnya Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) RI menetapkan Nomor Induk Koperasi (NIK) bagi Puskud Sulut.

“Akhir bulan September 2026 AHU Puskud Sulut sudah keluar. Ini pengakuan negara melalui Kementerian Hukum terhadap status dan keberadaan pengurus hasil RAT Juni 2025,” papar Ratu Dareda saat menggelar rapat, di Manado, Sabtu (3/10/2026).

Dengan telah mendapatkan dua dokumen penting tersebut, dia meminta pengurus, pengawas, direksi Puskud dan semua Koperasi Unit Desa (KUD) di Sulut tak lagi diombang-ambingkan oleh informasi sesat, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum sesuai aturan yang berlaku.

Konsolidasi di Semua Lini

Oleh karena itu, kata Dareda, Puskud Sulut memulai langkah dengan mengonsolidasikan kembali kekuatan KUD, bergerak untuk kesejahteraan anggota sekaligus menunjang pembangunan di SulawesiUtara.

Rapat koordinasi bersama sejumlah KUD menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dan mendorong koperasi kembali memainkan peran strategis dalam perekonomian masyarakat.

Pertemuan yang digelar di Aula GBP (God Bless Park), Manado, tersebut dipimpin langsung Drs. Ratu Dareda didampingi Sekretaris Drs. Adrie Mamangkey, Bendahara Jotje Worotikan serta Direktur Utama, Stephen Kabasaran Liow.

Sejumlah perwakilan KUD dari Minahasa, Bolaang Mongondow, Minahasa Selatan, Talaud dan Manado, turut hadir dalam rapat yang antara lain membahas evaluasi agenda sebelumnya serta langkah tindak lanjut terhadap program yang belum terealisasi.

“AHU ini bukan saja pengakuan negara, tapi juga jadi modal Puskud dalam mengembangkan usaha. Ada banyak peluang dan tawaran bisnis, namun sesuai kesepakatan dengan beberapa perwakilan KUD, ada beberapa yang jadi prioritas akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini,” ujarnya.

Menurut Dareda, konsolidasi bukan sekadar mempertemukan pengurus koperasi, namun forum ini menjadi ruang untuk menyatukan kembali komunikasi, jaringan usaha dan kepentingan KUD agar memiliki arah gerak yang lebih konkret.

Dia mengatakan KUD selama ini memiliki posisi penting karena berada langsung di tengah masyarakat dan sektor ekonomi desa. Namun, kekuatan tersebut membutuhkan koordinasi dan kerja sama antarkoperasi agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

Karena itu, rapat koordinasi ini diarahkan pada kebutuhan untuk memperkuat jaringan Puskud dan KUD, membangun kerja sama usaha serta memastikan setiap agenda yang telah disepakati memiliki tindak lanjut yang jelas.

Menurut Dareda, koperasi tidak boleh hanya hidup dalam rapat dan administrasi. Ukurannya adalah seberapa jauh koperasi mampu membuka akses usaha, memperkuat anggota dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Konsolidasi Puskud Sulut pun menjadi awal dari pertanyaan yang lebih besar: mampukah kekuatan KUD yang tersebar di Sulawesi Utara kembali disatukan menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang benar-benar diperhitungkan? (arn)