Usulkan Solusi Sistem Antrean Digital Terintegrasi, Dinas Kominfo jadi Motor

KORIDOR, Manado : Ikatan Ahli Informatika Indonesia (IAII) Wilayah Sulawesi Utara, mendorong Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan inovasi teknologi publik berupa aplikasi antrean daring berbasis web maupun Android.

Ketua IAII Sulut Lucky Mangkey mengatakan
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo dapat mengambil peran menerapkan sistem ini.

Menurutnya fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sulawesi Utara, sudah memadati badan jalan protokol dan menyita waktu produktif warga.

Lucky mengatakan antrean fisik berjam-jam yang mengular di berbagai SPBU tidak hanya mempersempit ruang lalu lintas dan memicu kemacetan parah, tetapi juga merugikan perekonomian daerah karena menyita jam kerja produktif masyarakat.

“Masyarakat seharusnya tidak perlu disiksa dengan antrean fisik berjam-jam di badan jalan hingga meninggalkan jam kerja mereka. Warga bisa tetap beraktivitas di kantor atau tempat usaha masing-masing, sementara jadwal pengisian bahan bakar diatur melalui sistem reservasi digital. Pemilik kendaraan cukup tiba di SPBU 5 hingga 10 menit sebelum estimasi waktu giliran tiba,” urai Lucky Mangkey di Manado

Melalui suaran pers IAII yang diterima Minggu (18/10/2026) ia menjelaskan, kepadatan ekstrem di jalan umum sebenarnya dapat dimitigasi apabila pemerintah daerah berinisiatif membangun infrastruktur registrasi dan reservasi antrean digital lokal yang disinkronkan dengan identitas kependudukan (NIK) serta tanda nomor kendaraan bermotor (plat nomor).

Dalam kerangka kerja yang diusulkan IAII Sulut, sistem digital tersebut dirancang dengan tiga pilar operasional:

• Sistem Reservasi Berbasis Identitas:

Pengguna mendaftarkan nomor polisi kendaraan dan NIK untuk memilih lokasi SPBU serta alokasi jendela waktu kedatangan secara tertib, sehingga mencegah pengerahan kendaraan secara serentak di satu titik.

• Pengawasan Lintas Instansi bersama Kepolisian:

Proses validasi di lapangan dapat diawasi bersama oleh aparat kepolisian dan otoritas terkait guna memastikan kepatuhan jadwal, mencegah praktik pelangsiran berulang, serta menjaga ketertiban distribusi.

• Efisiensi Ruang Lalu Lintas:

Menghilangkan antrean statis di jalan protokol sehingga fungsi jalan umum kembali optimal bagi pengguna jalan lainnya.

“Kemampuan teknis pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo saat ini sangat memadai untuk mengembangkan platform antrean semacam ini. Langkah digitalisasi antrean publik ini merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa adil, aman, dan efisien bagi mobilitas masyarakat Sulawesi Utara,” tutup Lucky.

IAII Sulawesi Utara menyatakan kesiapan untuk bersinergi dan memberikan kajian teknis arsitektur sistem kepada pemangku kebijakan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota guna merealisasikan solusi tersebut secara terukur.

Ikatan Ahli Informatika Indonesia (IAII) Wilayah Sulawesi Utara mencantumkan nomor kontak sebagai narahubung: Sekretariat IAII Wilayah Sulut Telepon/WhatsApp: 081243500471.(dek)

Fokus Penanganan Hubungan Industrial, PHK, Pesangon dan Sengketa Upah

KORIDOR, Jombang : Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan perluasan layanan Desk Ketenagakerjaan di 14 Polda dan 35 Polres untuk memudahkan pekerja mengadukan persoalan hubungan industrial dan memperjuangkan pemenuhan hak-haknya.

Kapolri mengatakan perluasan Desk Ketenagakerjaan merupakan langkah Polri untuk memperkuat perlindungan terhadap hak pekerja sekaligus menindaklanjuti pengesahan undang-undang terkait perlindungan ketenagakerjaan.

“Ini merupakan langkah strategis, bukti nyata komitmen kita dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja di Indonesia,” kata Suyudi saat peresmian Desk Ketenagakerjaan di Polres Jombang, Jawa Timur, Sabtu (17/10/2026).

Ia menjelaskan Desk Ketenagakerjaan berfokus pada penanganan persoalan hubungan industrial, antara lain pemutusan hubungan kerja (PHK), pembayaran pesangon, dan sengketa upah.

Berdasarkan data Polri, sejak tahun 2025 hingga Oktober 2026, Desk Ketenagakerjaan telah memfasilitasi 10.973 pekerja untuk kembali bekerja. Selain itu, Polri membantu pemenuhan hak pekerja dengan nilai mencapai Rp70,28 miliar.

Suyudi mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja.

“Oleh karena itu, kita terus bersinergi agar perlindungan hak pekerja dan keberlangsungan dunia usaha dapat berjalan seimbang,” ujarnya.

Dikutip dari beritaprioritas, Kapolri berharap keberadaan Desk Ketenagakerjaan di Polres Jombang dan sejumlah wilayah lainnya dapat menjadi model bagi pengembangan layanan serupa di seluruh Indonesia.(dek)

KORIDOR, Manado : JSM Jaga Indonesia menanggapi janji Gubernur Yulius Selvanus yang memastikan tambahan pasokan bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 5 juta liter tiba di Sulawesi Utara pada Jumat (16/10/2026) sore.

Ketua Jaringan Sahabat Masyarakat (JSM) Jaga Indonesia, Robert Dirk Raranta mengatakan, jika setelah masuknya pasokan itu masih terdapat antrean panjang, artinya ada sesuatu yang harus dibenahi.

Menurut dia, itu artinya ada tiga kemungkinannya, yaitu :

1. Gagal Distribusi, Bukan Gagal Pasokan.
2. Kapal tiba di IT Bitung, tapi truk tangki tidak sampai ke SPBU kritis. Itu masalah logistik, bukan stok.
3. Gagal Pengawasan.
   SPBU yang baru diisi langsung disedot oknum dengan jerigen berulang untuk dijual eceran Rp 20-50.000. Tanpa Satgas yang jaga CCTV, 5 juta liter akan hilang di jalan.
4. Kuota Memang Tidak Cukup.
   5 juta liter hanya untuk 2-3 hari. Jika konsumsi naik 160% karena aktivitas ekonomi, maka Sulut memang butuh revisi kuota permanen, bukan tambahan dadakan.

“Karena itu kami, JSM Jaga Indonesia mengusulkan beberapa hal sebagai solusi agar kejadian seperti itu tak terulang,” tulisnya dalam dialog di medsos yang sudah diizinkan dikutip.

Raranta mengajak semua pihak ikut menjadi pengawas dengan melakukan identifikasi melalui foto di SPBU mana saja yang antreannya masih panjang pada pukul 10.00 Wita, 14.00 dan sore pukul 18.00 Wita.

Dokumentasi ini kemudian diposting di media sosial dengan menandai Pertamina serta Pemprov Sulut.

“Mari kita kawal janji Gubernur YSK ini sampai benar-benar dirasakan rakyat jelata, bukan hanya sampai di berita. Dan jika besok lancar, kita beri apresiasi, tapi bila masih antre, kita bisa evaluasi bersama di RDP DPRD Senin,” paparnya.

Janji Gubernur Yulius

Sebelumbya Gubernur Yulius Selvanus memastikan tambahan pasokan BBM jenis Pertalite sebanyak 5 juta liter akan tiba di Sulawesi Utara pada Jumat (16/10/2026) sore. Tambahan pasokan ini diharapkan dapat mengatasi kelangkaan yang memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU.

Kepastian tersebut disampaikan YSK seusai menggelar pertemuan bersama pihak Pertamina Regional Sulawesi Utara, Polda Sulut, dan jajaran Pemerintah Provinsi Sulut di Wisma Negara Bumi Beringin, Jumat (16/10/2026).

Dikutip dari petasulut.com, gunernur yang juga akrab disapa YSK ini mengatakan, pemerintah daerah bersama Pertamina dan kepolisian terus berkoordinasi menangani persoalan distribusi Pertalite agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi.

Menurutnya, penambahan pasokan sebelumnya telah dilakukan sebanyak 3 juta liter. Kini, pemerintah kembali mengupayakan tambahan pasokan sebesar 5 juta liter yang dijadwalkan tiba pada Jumat sore.

“Kita sudah menambah 3 juta liter, dan hari ini akan datang kurang lebih sore ini 5 juta liter,” ujar YSK.

Selain tambahan pasokan tersebut, YSK menyebut pasokan BBM dalam jumlah lebih besar dijadwalkan kembali masuk pada 20 Oktober 2026. Tambahan pasokan secara bertahap ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan distribusi Pertalite di berbagai wilayah Sulawesi Utara.

Di tengah kondisi antrean di sejumlah SPBU, YSK mengimbau masyarakat agar tetap tertib dan mengikuti aturan saat mengisi BBM. Ia juga meminta warga menggunakan bahan bakar secara bijak sesuai kebutuhan operasional sehari-hari.

Menurut YSK, penggunaan BBM secara efektif dan koordinasi antarpihak menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran aktivitas masyarakat serta perekonomian daerah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Pertamina dan kepolisian diharapkan terus mengawal distribusi tambahan pasokan tersebut agar dapat menjangkau masyarakat dan membantu mengurangi antrean di SPBU.(dek)