Opini
Mencari Biang Antrean BBM di SPBU
Pajero 1000 liter Hanya Kambing Hitam di
antara Gagalnya Mitigasi Negara, Bocornya Subsidi Rp 100 Triliun, dan Pajak Rakyat yang Dikhianati
Oleh: Robert Dirk Raranta
Ketua Umum JSM Jaga Indonesia.
Antrean BBM 1 Km-2 Km di Sulut, di Makassar dan Bali telah membuat rakyat menderita. Lalu datang pernyataan resmi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 17 Oktober 2026 : Antrean terjadi karena ada mobil Pajero yang memodifikasi tangki hingga 700-1000 liter untuk menimbun solar subsidi dan dijual lagi ke industri.
Saya katakan: Pernyataan itu benar secara kasus, tapi janggal secara logika negara.
Pernyataan itu patut diduga sebagai pengalihan isu.
Mari kita bedah secara terbuka dengan kacamata Akademis, Politik, dan Ekonomi Sosial.
- SECARA AKADEMIS & TEKNIS:
Negara Tahu, Tapi Membiarkan?
Tangki Pajero Sport standar hanya 68 liter. Untuk menjadi 1000 liter, butuh tangki siluman sebesar tandon air di belakang mobil.
Pertanyaannya : Bagaimana mobil seperti itu bisa masuk SPBU berulang-ulang, direkam CCTV, di-scan MyPertamina, tapi baru ketahuan setelah antrean viral?
Jawabannya patut dipertanyakan: Apakah sistem MyPertamina dan pengawasan SPBU jebol ? Jika modus ini sudah ada 10 tahun lalu dan bukan barang baru, maka ini bukan lagi sekadar kelalaian, melainkan patut diduga ada pembiaran sistemik.
Jika negara tidak mampu mendeteksi truk modifikasi 1000 liter, bagaimana negara mau mengawasi tambang ilegal dan dugaan mafia migas kelas kakap?
Lebih janggal lagi, Pajero Sport diesel wajib minum Dex (Cetane 51). Jika dipaksa minum solar subsidi, mesin hancur. Artinya, mobil itu memang bukan dipakai, tapi patut diduga dipakai sebagai mobil tangki ilegal. Itu patut juga diduga sebagai kejahatan terorganisir, bukan ulah konsumen biasa.
- SECARA EKONOMI :
Rakyat Dipaksa Jadi Pencuri Subsidi Karena Salah Kebijakan.
Menteri juga mengaku : Stok nasional turun dari 18-20 hari menjadi 16-18 hari, karena ada shifting besar-besaran konsumen dari BBM non-subsidi (Pertamax) ke BBM subsidi (Pertalite).
Ini pengakuan jujur yang membuka borok ekonomi kita. Kenapa rakyat shifting? Karena daya beli anjlok. Harga Pertamax Rp13.000-Rp14.000 tidak terjangkau untuk ojol, UMKM, dan ASN golongan bawah. Rakyat dipaksa turun kasta ke Pertalite. Akibatnya kuota Pertalite yang disubsidi negara jebol.
Lalu siapa yang menanggung subsidi itu? Kita semua. Pajak rakyat. Setiap liter solar subsidi Rp 6.800 yang dijual, negara nombok Rp 8.000-Rp 10.000 dari APBN. APBN itu uang pajak PPh, PPN, pajak motor, pajak warung rakyat jelata di pasar.
Berdasarkan data Kemenkeu, tahun 2024-2025 subsidi energi tembus hingga Rp 180 Triliun. Jadi, pajak yang dibayarkan rakyat, yang taat bayar PBB, dipakai untuk mensubsidi oknum yang diduga menjual lagi dengan harga industri Rp15.000-Rp17.000. Rakyat bayar pajak namun terkesan dikhianati.
- SECARA POLITIK :
Terkesan Pencitraan di Atas Penderitaan. Pola ini selalu sama: Ketika antrean terjadi, pejabat bilang “stok aman”, lalu salahkan “oknum Pajero”, lalu minta “Kapolri tindak tegas”. Selesai. Rakyat tepuk tangan, lalu minggu depan antre lagi.
Ini yang kami sebut terkesan sebagai pencitraan di atas penderitaan rakyat.
Jika stok memang aman 16-18 hari, kenapa harus tambah kapal dari Jawa Timur ke Bali secara darurat? Jika masalahnya distribusi, kenapa selama 5 tahun depot di Bitung tidak pernah diperbesar buffer-nya?
Jika masalahnya adalah dugaan mafia, kenapa BPH Migas yang punya kewenangan cabut izin SPBU tidak pernah umumkan SPBU mana di Sulut yang terbukti melangsir?
Di Sulut, kita lihat sendiri : SPBU kosong, tapi di pinggir jalan pengecer jual Pertalite Rp 20.000 hingga Rp 38.000/botol dan dengan galon. Itu Solar dan Pertalite dari mana kalau bukan dari SPBU? Siapa yang mengizinkan jerigen masuk SPBU? Itu ada di depan mata, tidak perlu tunggu laporan dari Makassar.
APA YANG HARUS NEGARA LAKUKAN? BUKAN HANYA MARAH-MARAH DI KONFERENSI PERS
Kami JSM Jaga Indonesia tidak anti pemerintah. Kami bayar pajak dan kami cinta Indonesia. Karena itu kami menuntut yang konkret, bukan retorika hal-hal ini :
- Buka Data ke Publik : Pertamina buka secara live berapa kuota harian tiap SPBU di Sulut. Biar rakyat awasi.
- Subsidi ke Orang, Bukan ke Barang : Hentikan subsidi untuk semua mobil. Berikan subsidi langsung ke ojol, angkot, nelayan, petani yang terdaftar via KTP. Pajero, Alphard, Fortuner haram minum subsidi.
- Cabut Izin, Bukan Hanya Tangkap Sopir : Jika terbukti SPBU melayani Pajero 1000 liter, cabut izin SPBU-nya, pidanakan pemiliknya. Jangan hanya sopir yang ditangkap.
- Audit Pajak & Penggunaan Subsidi : DPR RI harus audit ke mana larinya Rp 100 Triliun lebih subsidi yang diduga bocor setiap tahun.
Rakyat Sulut sudah lelah antre. Rakyat tidak butuh pejabat yang pandai menunjuk kambing hitam. Rakyat butuh negara yang hadir sebelum antrean terjadi, bukan setelah viral.
Hentikan drama Pajero. Saatnya bongkar dugaan mafia yang di belakang Pajero itu !!
Catatan :Tulisan ini adalah opini pribadi, tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis dan tidak mencerminkan/menggambarkan pandangan Redaksi
Opini
Anatomi Antrean BBM di Sulawesi Utara
Antara Kerentanan Rantai Pasok dan Ekonomi Politik Pelangsiran Subsidi
Oleh : Robert Dirk Raranta
- * Ketua Umum JSM (Jaringan Sahabat Masyarakat) Jaga Indonesia
*Humas Silada (Sinergi Lansia Daerah) Sulut
ABSTRAK
Tulisan ini mengkaji fenomena antrean BBM Pertalite di Manado dan sekitarnya, 13-16 Okt 2026 berbasis data sekunder resmi Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, BPH Migas, dan Pemkot Manado.
Temuan: krisis bukan karena kelangkaan absolut, melainkan kombinasi supply chain vulnerability, demand shock, dan leakage akibat penyalahgunaan distribusi.
PENDAHULUAN
Pernyataan resmi Area Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto (15 Okt 2026), mengakui antrean dan minta maaf.
Solusi: mendatangkan tambahan via IT Bitung – MT Naura 3.000 KL (13 Okt), MT Maritim Khatulistiwa 5.000 KL (16 Okt), dan MT Michelle 12.000 KL (19-20 Okt). Total 20 Juta Liter.
FAKTA EMPIRIS KEBUTUHAN
Konsumsi normal Pertalite Sulut 590 KL/hari (Data Pertamina MOR VII 2019) dan Gorontalo 478 KL/hari (Okt 2026). Estimasi Manado Raya 600-750 KL/hari. Artinya tambahan 3.000 KL = 4-5 hari kebutuhan. Total 20.000 KL = buffer 25-30 hari. Secara volume, langkah Pertamina signifikan.
TIGA AKAR MASALAH
a. Demand Shock : Pasca kenaikan Pertamax ke Rp16.250 (Juni 2026), konsumsi Pertalite nasional naik dari 75.795 KL/hari menjadi 85.589 KL/hari (+12,92%) (Data BPH Migas). Di Manado lonjakan hingga 160%.
b. Supply Chain Vulnerability : Ketergantungan pada satu terminal IT Bitung (Single Point of Failure). Keterlambatan kapal 10 jam karena cuaca Selat Makassar langsung mengganggu distribusi.
c. Leakage & Pelangsiran :
Data BPH Migas: Sepanjang 2025 ada 4.500+ kasus penyalahgunaan BBM subsidi.
KASUS EMPIRIS DI SULUT – BERBASIS SUMBER MEDIA & LAPORAN RESMI (DISCLAIMER HUKUM)
Catatan: Bagian ini disusun berdasarkan pemberitaan media lokal/nasional dan laporan yang telah masuk ke aparat penegak hukum/BPH Migas. Menggunakan prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence). Kebenaran materiil sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Kami tidak menuduh, hanya mengutip._
- * Talaud – MT Pokajo 20 KL : Pemberitaan investigasi LambeTurah24.com (16 Okt 2026) menyebutkan dugaan hilangnya 20 KL Pertalite di MT Pokajo dan dugaan Berita Acara fiktif oleh PT. Rehobot. Redaksi menyebut warga di Kordakel Mangaran tidak menemukan jejak tumpahan. Kasus ini disebut telah dilaporkan dan Polda Sulut didesak melakukan penyitaan.
Sumber: http://LambeTurah24.com – “Berita Acara Bohong, PT Rehobot Diduga Merampok Negara”
- * Banggai Laut & Sulteng – 10-11 Ton Diselundupkan : Tim gabungan Satpol PP, Kesbangpol, dan TNI Koramil 1308-08/Banggai gagalkan penyelundupan 10 ton Pertalite dan 11 ton BBM subsidi dari kapal kayu/jolor pada 15 Okt 2026. Barang bukti diamankan. SBM Sulteng II Pertamina, Gidan Rasendrianto, menyatakan belum merima laporan resmi dan menunggu keterangan Polres Banggai Laut.
Sumber: http://LuwukPost.id & http://BanggaiTimes.id, 15-16 Okt 2026
- * Minahasa – Dugaan Gudang Penimbun Lotta Pineleng :
Sejumlah media lokal Sulut (PortalSulut, SulutNews) memberitakan dugaan gudang di Desa Lotta Pineleng yang diduga menampung solar subsidi. Nama yang disebut dalam pemberitaan adalah Ko Afu. Statusnya masih berupa dugaan yang disorot media dan perlu pendalaman APH. - * Manado & Minsel – Modus SPBU :
- SPBU Amurang dan SPBU Sario Manado disorot media karena dugaan ketidaksesuaian takaran dan praktik pengisian berulang kendaraan modifikasi pelat DM Gorontalo.
- SPBU Tumpaan Minsel disorot karena dugaan oknum menitip barcode. Pengelola SPBU Amurang sendiri telah membuat laporan resmi ke Polres Minsel untuk mengklarifikasi (Portalsulutnew.com, 16 Okt 2026).
- Pola Nasional ke Sektor Tambang/Industri – Sulsel :
Ketua LBH LIRA Pasukan Adat, Ryan Latief, pada 13 Okt 2026 melaporkan dugaan penyelewengan BBM subsidi via PT Citra Energi Migas yang diduga dijual ke perusahaan tambang nikel PT CLM di Luwu Timur sebanyak 157 ton dengan harga industri. Laporan disertai rekening koran dan telah disampaikan ke Presiden RI. (Sumber: http://kpkinvestigate.com)
KESIMPULAN & REKOMENDASI
Kesimpulan tetap :
Antrean Manado adalah kombinasi demand shock + kerentanan logistik + kebocoran distribusi. Pernyataan Pertamina faktual dari sisi volume, namun perlu perbaikan sistemik.
Rekomendasi JSM Jaga Indonesia :
- * Pertamina: Bangun buffer stock 7 hari di Bitung.
- * BPH Migas & Polda Sulut: Blokir QR Code yang transaksi >3x/hari dan publikasikan SPBU yang disanksi secara transparan.
- * DPRD Sulut: RDP Komisi II harus audit distribusi.
- * Masyarakat : Lapor ke Call Center BPH Migas 135 jika melihat tangki siluman.
- * WAG: Saring Sebelum Sharing.
PENUTUP
Mari kawal 20 juta liter tambahan agar benar-benar sampai ke rakyat. Energi hak rakyat, pengawasannya tugas kita bersama.
Referensi :
- Pernyataan Lilik Hardiyanto – ZonaUtara, JurnalPatroliNews, 15-16 Okt 2026.
- BPH Migas – Laporan RDP DPR 16 Juli 2026.
- http://LambeTurah24.com (Talaud).
- http://LuwukPost.id & http://BanggaiTimes.id (Banggai Laut).
- http://Portalsulutnew.com (Amurang).
- http://kpkinvestigate.com (Sulsel).
Catatan : Tulisan adalah opini dan sepenuhnya tanggung jawab penulis, tidak menggambarkan pandangan/kebijakan Redaksi.
Opini
‘Polisi Bersama Masyarakat’, Pesan di Balik Janji Kapolri Baru
Oleh : Efraim Lengkong, (71)
Pemerhati Hukum & Sosial Masyarakat Sulawesi Utara
Setiap kepemimpinan baru selalu disertai janji‑janji program, seolah‑olah tidak lengkap tanpa adanya janji tersebut. Di balik enam janji utama yang disampaikan saat pelantikan Kapolri baru tersembunyi sebuah pesan penting: ajakan membangun jembatan komunikasi antara Polri dan masyarakat.
Saat Jenderal Pol Suyudi Ario Seto bersama Wakapolri Hadiningrat dilantik pada Kamis, 1 Oktober 2026, pelantikan itu juga dilengkapi dengan 6 (enam) janji utama.
Janji‑janji itu membawa harapan: menghapus rekayasa perkara, menghidupkan kejujuran di tubuh Polri “ala Jenderal Hoegeng”, rekrutmen bersih, ruang publik aman, mengakhiri budaya no‑viral‑no‑justice, serta membangun kemitraan polisi‑masyarakat.
Semua itu diharapkan dapat mengubah budaya lama yang sering membuat masyarakat ragu dan berduka akibat penegakan hukum ala Kapolri sebelumnya.
Kehadiran pemimpin baru di institusi Polri saat ini membawa harapan dan optimisme yang kuat bagi masyarakat. Harapan publik yang besar diletakkan di pundak Kapolri baru, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Meski demikian, program dan janji Kapolri baru bagaikan dua sisi mata uang; selalu ada rintangan di balik setiap ekspektasi.
Tantangan terbesar bagi institusi Polri bukan hanya menjaga keamanan dan ketertiban. Lebih dari itu, upaya merawat kepercayaan, menghadirkan keadilan, serta memastikan hukum berjalan seimbang bagi setiap warga negara melalui pelayanan kepolisian yang profesional dan manusiawi menjadi taruhan yang tidak mudah untuk dimenangkan.
Komitmen mengemban amanah rakyat menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab besar bagi Kapolri Suyudi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang telah lama terluka.
Narasi yang digaungkan Kapolri Suyudi “Polisi Bersama Masyarakat” dengan sub slogan “Melindungi, Mengayomi dan Melayani”, bagaikan baliho berisi “tagline” yang dipasang di jalan berlubang dan berdebu di tengah iklim “El Niño”. Sebuah “message” yang menerobos sekat identitas komunikasi, sekaligus meruntuhkan stikma pesimis masyarakat “Ayah kencing berdiri anak kencing berlari”.
Di dalam pesan itu terselip arah perubahan dan kerinduan Kapolri Suyudi tentang bagaimana setiap anggota Polri membangun hubungan dengan masyarakat, merespons kritik dan aspirasi, serta memperkuat legitimasi institusional di tengah perubahan zaman guna memulihkan kepercayaan publik menuju babak baru transformasi Polri.
Kekuatan institusi Polri tidak lagi diukur melalui otoritas kewenangan, melainkan ditakar melalui kepercayaan, keteladanan, pengetahuan, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Frasa ‘bersama masyarakat’ harus dimaknai oleh setiap insan Polri sebagai pentingnya menjadikan masyarakat kawan atau rekan dalam membangun ketertiban, keamanan, kedamaian, dan kebersamaan.
Jangan mengintimidasi atau menakuti masyarakat dengan pasal‑pasal yang aneh‑aneh maupun harapan‑harapan yang aneh‑aneh. Ingatlah: rakyat adalah sumber utama kekuatan negara. Tanpa dukungan rakyat, negara tidak dapat berdiri bahkan hanya dalam hitungan detik.
Sebaliknya, dengan dukungan penuh dari rakyat dan masyarakat, Polri akan tetap berdiri kuat, tak lekang meski terpapar panas, dan tak lapuk meski dihujani hujan.
Dalam konteks “Polisi Bersama Masyarakat”, terdapat pesan strategis bagi masa depan Polri. Slogan tersebut menempatkan masyarakat bukan sekadar objek pengamanan, melainkan mitra penting dalam membangun ketertiban dan keadilan.
Keamanan muncul dari keberanian masyarakat menyampaikan informasi, hingga kesediaan publik bekerja bersama aparat dalam mencegah kejahatan dan menyelesaikan persoalan sosial. Sebaliknya, risiko gangguan keamanan muncul akibat lambatnya penanganan quick respon dari polisi.
Paradigma humanis menjadi relevan ketika kepolisian menghadapi persoalan yang semakin kompleks, seperti kejahatan siber, penipuan digital, penyalahgunaan narkotika, konflik sosial, kekerasan (PPA).
Teknologi dan fasilitas penunjang dapat mempercepat tugas pelayanan, namun integritas polisi‑lah yang menentukan apakah fasilitas serta teknologi yang diberikan negara digunakan secara bertanggung jawab.
Masyarakat membutuhkan penegakan hukum yang konsisten, penanganan perkara yang transparan, respons cepat, sikap adil, serta mekanisme pengaduan yang dapat dipercaya dengan biaya murah.
Institusi yang kuat bukan hanya mampu bertindak, melainkan bersedia belajar dari pengalaman, menerima masukan untuk memperbaiki kekurangan, serta membagikan pengetahuan demi kemajuan bersama sambil saling mengingatkan tentang nurani keadilan bagi seorang petugas kepolisian.
Kepemimpinan baru Polri merupakan momentum untuk mempertemukan reformasi kelembagaan dengan penguatan tradisi intelektual.
Semangat “Polisi Bersama Masyarakat” serta komitmen “Melindungi, Mengayomi dan Melayani” akan lebih bermakna apabila diwujudkan tidak hanya dalam tindakan, tetapi juga dalam gagasan, dokumentasi, evaluasi, dan pembelajaran yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, membangun Polri yang semakin dipercaya adalah tugas kolektif yang membutuhkan kepemimpinan, profesionalisme, keterbukaan, dan pengetahuan yang mencerdaskan.
Setiap pemimpin akan meninggalkan jejak kepemimpinan yang tidak hanya dikenang melalui program yang dijalankan, melainkan melalui gagasan, pembelajaran, dan sistem pengetahuan yang tetap hidup setelah periode kepemimpinannya berakhir sebagaimana Jenderal Hoegeng yang meninggalkan nama harum di sepanjang sejarah Kepolisian RI.***
Catatan : Tulisan adalah opini yang sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menggambarkan kebijakan Redaksi.
Opini
DOMENI ROEROE DALAM KENANGAN
Oleh : Efraim Ever Lengkong, (71)
Ketua Kelompok Pelayanan Usia Lanjut (KPL) Jemaat GMIM Karunia Sea Satu
Wakil Ketua KPL GMIM Wilayah Malalayang Timur, Kota Manado
Pdt. Dr. Welly Roeroe, yang akrab disapa Domeni, senantiasa tampil sederhana dan bersahaja. Tutur katanya santun, mudah dipahami, namun memancarkan wibawa yang lahir dari kematangan jiwa kepemimpinan.
Awal, cita-citanya menjadi seorang dokter kandas di bangku kuliah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia namun justru di situlah panggilan lain menyapa: ia dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan.
Dalam keluarga, Welly Roeroe dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, namun berhati lembut. Pernah dalam suasana senda gurau keluarga, salah satu keponakan laki-lakinya bertanya: “Om Welly, jadi pendeta itu cita-cita ya?”
Dengan senyum, Om Welly menjawab: “Jadi pendeta jangan dijadikan sekadar cita-cita, melainkan panggilan hati supaya tulus melayani sebagai orang yang terpilih. Tidak mudah menjadi hamba yang melayani, tetapi sebagai pribadi yang telah memilih untuk melayani Tuhan, itulah kewajiban seorang Pendeta.”
Domeni Roeroe menjabat sebagai Ketua Sinode GMIM selama dua periode: 1979–1990, dan atas permintaan para orang tua dari berbagai jemaat dari pesisir hingga pedesaan, ia diminta kembali dicalonkan, dan terpilih memimpin lagi pada 1995–2000.
Perlu diingat, Pdt. Dr. W.A. Roeroe, pada usia 37 tahun telah menyusun Tata Gereja 1970 dan mengintegrasikan PPKM menjadi Komisi Remaja dan Pemuda GMIM, melayani dengan setia hingga pensiun di usia 60 tahun.
Sepanjang masa pengabdiannya, perhatian utama Domeni tak pernah beralih : mempertahankan eksistensi dan menjaga persatuan Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM).
Tak terkecuali bagi Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) perguruan tinggi kebanggaan warga GMIM yang saat itu berada dalam kemelut, diperebutkan dua kubu padahal berada di bawah satu badan penyelenggara.
Kepeduliannya terlihat nyata. Di usia yang telah menginjak 74 tahun, Domeni tetap hadir memenuhi undangan Tabloid Identitas Minaesa pada medio November 2006. Dalam pertemuan bertajuk “Selamatkan UKIT” di Identitas Center, ia mengikuti setiap proses dengan seksama dan aktif menyampaikan tanggapan.
Ia duduk berjam-jam mendengarkan, berdiskusi, memberi masukan, sekaligus menawarkan jalan penyelesaian atas persoalan dualisme di UKIT.
Masih sejuk dalam ingatan penulis nasihat mendalam yang beliau sampaikan : “Kita harus terampil memahami masalah. Apa yang terjadi di UKIT sebenarnya tak perlu terjadi, andai kita terampil mencermati dan menjustifikasi persoalan dengan benar. Kemelut ini adalah akumulasi dari ketidaktrampilan kita melihat akar masalahnya.”
Domeni dikenal luas karena kerendahan hatinya. Kehadirannya selalu mendatangkan kesejukan bagi siapa saja.
“Sifat santun dan lembutnya itu sudah ada sejak ia masih muda,” kenang Tolang Kineke Rengku, yang pernah merawat putra kelahiran Tomohon, 16 September 1933 ini, saat dirawat di RS Bethesda Tomohon.
Melalui tulisan-tulisannya yang dimuat di berbagai penerbitan lokal maupun surat kabar nasional, ia terus memberi kesaksian: di usia senja, perhatian utamanya bukan lagi untuk dirinya, melainkan mendorong dan membimbing generasi muda agar mampu berkarya.
Ayah dari Brigjen Pol. (Purn.) Drs. Aridan Jeremia Roeroe — yang saat itu menjabat Kepala Polres Bitung ini mengaku senantiasa belajar dari keberhasilan orang lain.
Di masa-masa terakhir, saat menjabat sebagai Ketua Program Pascasarjana UKIT, keinginannya hanya satu: membagikan segala yang Tuhan titipkan kepadanya demi kemajuan anak-anak bangsa dan kemuliaan Tanah Toar Lumimuut.
“Usia muda adalah waktu memulai dan berjuang; usia lanjut adalah waktu mewariskan dan mendoakan.”
Sebuah pesan yang luhur, tulus, dan tak ternilai harganya.***
-
Sport3 minggu agoKlub Klabat XIII Jaya Sakti Gelar Kursus Pelatih Sepak Bola Lisensi D PSSI.
-
Opini1 bulan agoKrisis Operasional dan Ketahanan Finansial Perumda Air Minum Zano Mahawu
-
Religi1 bulan agoRuang Manis untuk Hari Esok
-
Opini1 bulan agoIkatan “Ketura” : Menuju Kesucian Presbiterial Sinodal GMIM
-
Tomohon4 bulan agoPanitia TIFF 2026 Pastikan Pesta Bunga Tomohon Kali Ini Dikemas Spektakuler
-
Ekonomi2 minggu agoPanen Rica di Tengah Kemarau, Pemerintah Didorong Perkuat Petani
-
Opini2 bulan agoAkuntabilitas Substantif
-
Opini4 minggu agoFiskal Kota Tomohon: Dari Capaian PAD 2026 Menuju Optimalisasi Pajak Sektor Energi
