KORIDOR, Manado : JSM Jaga Indonesia menanggapi janji Gubernur Yulius Selvanus yang memastikan tambahan pasokan bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 5 juta liter tiba di Sulawesi Utara pada Jumat (16/10/2026) sore.

Ketua Jaringan Sahabat Masyarakat (JSM) Jaga Indonesia, Robert Dirk Raranta mengatakan, jika setelah masuknya pasokan itu masih terdapat antrean panjang, artinya ada sesuatu yang harus dibenahi.

Menurut dia, itu artinya ada tiga kemungkinannya, yaitu :

1. Gagal Distribusi, Bukan Gagal Pasokan.
2. Kapal tiba di IT Bitung, tapi truk tangki tidak sampai ke SPBU kritis. Itu masalah logistik, bukan stok.
3. Gagal Pengawasan.
   SPBU yang baru diisi langsung disedot oknum dengan jerigen berulang untuk dijual eceran Rp 20-50.000. Tanpa Satgas yang jaga CCTV, 5 juta liter akan hilang di jalan.
4. Kuota Memang Tidak Cukup.
   5 juta liter hanya untuk 2-3 hari. Jika konsumsi naik 160% karena aktivitas ekonomi, maka Sulut memang butuh revisi kuota permanen, bukan tambahan dadakan.

“Karena itu kami, JSM Jaga Indonesia mengusulkan beberapa hal sebagai solusi agar kejadian seperti itu tak terulang,” tulisnya dalam dialog di medsos yang sudah diizinkan dikutip.

Raranta mengajak semua pihak ikut menjadi pengawas dengan melakukan identifikasi melalui foto di SPBU mana saja yang antreannya masih panjang pada pukul 10.00 Wita, 14.00 dan sore pukul 18.00 Wita.

Dokumentasi ini kemudian diposting di media sosial dengan menandai Pertamina serta Pemprov Sulut.

“Mari kita kawal janji Gubernur YSK ini sampai benar-benar dirasakan rakyat jelata, bukan hanya sampai di berita. Dan jika besok lancar, kita beri apresiasi, tapi bila masih antre, kita bisa evaluasi bersama di RDP DPRD Senin,” paparnya.

Janji Gubernur Yulius

Sebelumbya Gubernur Yulius Selvanus memastikan tambahan pasokan BBM jenis Pertalite sebanyak 5 juta liter akan tiba di Sulawesi Utara pada Jumat (16/10/2026) sore. Tambahan pasokan ini diharapkan dapat mengatasi kelangkaan yang memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU.

Kepastian tersebut disampaikan YSK seusai menggelar pertemuan bersama pihak Pertamina Regional Sulawesi Utara, Polda Sulut, dan jajaran Pemerintah Provinsi Sulut di Wisma Negara Bumi Beringin, Jumat (16/10/2026).

Dikutip dari petasulut.com, gunernur yang juga akrab disapa YSK ini mengatakan, pemerintah daerah bersama Pertamina dan kepolisian terus berkoordinasi menangani persoalan distribusi Pertalite agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi.

Menurutnya, penambahan pasokan sebelumnya telah dilakukan sebanyak 3 juta liter. Kini, pemerintah kembali mengupayakan tambahan pasokan sebesar 5 juta liter yang dijadwalkan tiba pada Jumat sore.

“Kita sudah menambah 3 juta liter, dan hari ini akan datang kurang lebih sore ini 5 juta liter,” ujar YSK.

Selain tambahan pasokan tersebut, YSK menyebut pasokan BBM dalam jumlah lebih besar dijadwalkan kembali masuk pada 20 Oktober 2026. Tambahan pasokan secara bertahap ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan distribusi Pertalite di berbagai wilayah Sulawesi Utara.

Di tengah kondisi antrean di sejumlah SPBU, YSK mengimbau masyarakat agar tetap tertib dan mengikuti aturan saat mengisi BBM. Ia juga meminta warga menggunakan bahan bakar secara bijak sesuai kebutuhan operasional sehari-hari.

Menurut YSK, penggunaan BBM secara efektif dan koordinasi antarpihak menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran aktivitas masyarakat serta perekonomian daerah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Pertamina dan kepolisian diharapkan terus mengawal distribusi tambahan pasokan tersebut agar dapat menjangkau masyarakat dan membantu mengurangi antrean di SPBU.(dek)

Diberi Waktu Dua Tahun Pembenahan UU Nomor 31 Tahun 1997

KORIDOR, Jakarta : Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan para pemohon uji materiil UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Permohonan diregister nomor 260/PUU-XXIII/2025. “Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam pengucapan putusan di ruang sidang utama Gedung I MK, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

MK juga menyatakan Undang-Undang Peradilan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 3713) bertentangan dengan UUD 1945.

Selain itu lewat putusan tersebut MK menyatakan UU Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan a quo diucapkan.

Harus Diubah Paling Lama 2 Tahun

Suhartoyo mengatakan, apabila dalam jangka waktu paling lama dua tahun putusan a quo diucapkan, pembentuk undang-undang tidak melakukan perubahan maka Undang-Undang Peradilan Militer dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukumnya yang dibacakan hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Mahkamah menyatakan, guna mewujudkan peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan dalam menjalankan kewenangan memiliki landasan dasar konstitusional yang berkepastian hukum.

Mahkamah berpendapat UU Peradilan Militer harus dilakukan perubahan dengan memuat substansi yang jelas dan tegas berkaitan dengan definisi/pengertian tindak pidana militer dan tindak pidana umum.

Batasan kewenangan mengadili/yuridiksi peradilan militer dan peradilan umum berkenaan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, serta perwujudan penyatuan peradilan militer dalam satu atap secara penuh, serta hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan pengadilan militer pertempuran dan berkaitan dengan penyesuaian hal-hal mengenai hukum acara yang dibutuhkan.

Terkait dengan dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “tindak pidana” dalam norma Pasal 9 angka 1 UU Peradilan Militer bertentangan dengan Pasal 24D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “tindak pidana militer” adalah dalil yang berdasar menurut Mahkamah.

Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, telah ternyata frasa “tindak pidana” dalam norma Pasal 9 angka 1 Undang-Undang 31 Tahun 1997 bertentangan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan jaminan kepastian hukum yang adil seperti ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana yang didalilkan para Pemohon.

Dalam hal ini, kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, oleh karena pertimbangan Mahkamah tidak hanya berkaitan dengan definisi/pengertian frasa “tindak pidana” yang dinilai menimbulkan persoalan konstitusionalitas, bahkan lebih dari itu, berkaitan dengan hal-hal lain yang diatur dalam UU Peradilan Militer juga harus dilakukan penataan ulang akibat dari perubahan menyeluruh terhadap UU Peradilan Militer, termasuk dalam hal ini yang berkaitan dengan dalil-dalil yang dimohonkan oleh para Pemohon.

“Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” ujar Enny.

Permohonan nomor 260/PUU-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Lenny Damanik, dan Eva Meliani Br Pasaribu, yang menguji Pasal 9 angka 1 sepanjang tindak pidana Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer).

Langkah Progresif Pembenahan

Ditemui terpisah, kuasa hukum para Pemohon, Irvan Saputra menilai putusan MK terhadap uji materiil UU Peradilan Militer sebagai langkah progresif untuk membenahi sistem peradilan militer.

“Alhamdulillah Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruhnya permohonan judicial review Bu Lenny Damanik dan Eva Meliani Br Pasaribu. Bahwa putusan MK ini merupakan putusan yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang selama ini mendapatkan ketidakadilan di peradilan militer,” kata Irvan.

Ia menilai putusan MK tersebut sangat progresif, di mana MK mengunci putusan apabila dalam waktu dua tahun putusan tersebut atau UU Peradilan Militer tidak direvisi oleh legislatif, maka secara otomatis undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

“Mahkamah juga menggambarkan kalau tidak ada kemerdekaan kekuasaan kehakiman di situ saat proses-proses dalam memberikan putusan,” ucapnya.

Sementara itu, Eva Meliana Pasaribu terharu mendengar putusan MK, karena perjuangannya menuntut keadilan, harus bolak-balik Jakarta-Medan tidak sia-sia.

Ia berharap anggota TNI yang menyebabkan ayahnya meninggal dunia, dapat diadili di peradilan umum.

“Harapanya semoga Koptu Herman Bukit tersebut dapat diadili di peradilan umum, supaya kejelasan kasusnya lebih terbuka,” ujarnya.

Lenny Damaik, Pemohon lainnya berterima kasih kepada MK karena telah mengabulkan permohonannya.

“Saya sangat senang dan gembira sekali tadi mendengar pemberitahuan putusan bapa hakim dari konstitusi,” kata Lenny.

Ia berharap permohonan ini memberikan keadilan bagi masyarakat lainnya yang menjadi korban tindak pidana oknum TNI.

“Semoga para korban berikutnya para pelakunya diadili di peradilan umum. Supaya jangan seperti saya ini, hukumannya hanya 10 bulan, padahal anak saya sudah tidak ada lagi,” ucap Lenny, seperti dikutip dari beritaprioritas.(dek)

Pagi Bentuk Satgas, Sore Doa Lintas Agama

KORIDOR, Tomohon : Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon membentuk satuan tugas (satgas) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Gunung Lokon serta menggelar doa bersama lintas agama.

Pemkot juga telah menetapkan status tanggap darurat karhutla. Satgas bertugas mengoordinasikan upaya pemadaman serta mencegah api meluas hingga ke permukiman warga.

Langkah tersebut ditegaskan dalam Apel Penanganan Karhutla Gunung Lokon yang digelar di kawasan Gunung Lokon, dipimpin Wali Kota Caroll Senduk didampingi Wakil Wali Kota Sendy Rumajar.

Kapolres Tomohon AKBP Novrial Alberti Kombo ditunjuk sebagai Komandan Satuan Tugas (Dansatgas), dengan tugas memperkuat koordinasi dan pengendalian operasional seluruh personel gabungan yang terlibat dalam pemadaman.

Wali Kota Caroll Senduk dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh unsur terkait yang telah mengambil bagian dalam penanganan kebakaran di kawasan Gunung Lokon.

Dansatgas AKBP Novrial Alberti Kombo menjelaskan, personel gabungan akan dibagi menjadi dua tim untuk melakukan penyisiran dan penanganan kebakaran di sisi kanan dan kiri kawasan terdampak.

Kekuatan gabungan tersebut melibatkan unsur TNI, Brimob, Polres Tomohon, Sabhara, serta pemerintah daerah. Pembagian tim dilakukan untuk mengoptimalkan pemadaman, sekaligus mengantisipasi kemungkinan api meluas akibat kondisi angin.

Berdasarkan pengecekan sebelumnya personel Kodim, titik api di kawasan yang mendekati Batu Licin atau Gunung Empung dilaporkan telah padam. Meski demikian, petugas tetap diminta waspada terhadap potensi munculnya kembali titik api dan penyebaran kebakaran.

“Prioritas kita adalah memastikan api yang berada di bagian bawah tidak menjalar ke permukiman warga. Karena itu, saya meminta seluruh personel melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, menjaga kerja sama, dan saling menghargai dalam pelaksanaan tugas di lapangan,” tegas Kombo.

Selain fokus memadamkan api, keselamatan masyarakat yang berada di sekitar kawasan terdampak juga menjadi perhatian utama.

Dansatgas menginstruksikan petugas mengarahkan warga yang masih berada di pondok maupun kebun di sekitar lokasi kebakaran agar kembali ke permukiman.

“Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko warga terjebak atau terkepung api apabila kebakaran meluas,” ujar Kombo, Rabu (14/10/2026) pagi.

Usai apel, seluruh personel langsung diarahkan untuk melakukan pembagian tugas, pengecekan lokasi, penyisiran, serta upaya pemadaman.

Penanganan Karhutla Gunung Lokon ini melibatkan lintas instansi sebagai bentuk sinergi dalam menghadapi kebakaran yang mengancam kawasan hutan dan berpotensi berdampak pada keselamatan warga.

Doa Bersama Lintas Agama

Tak hanya kegiatan di darat, upaya menangani karhutla ini juga dilakukan dengan meminta pertolongan Tuhan melalui Doa Bersama Lintas Agama.

Dilaksanakan di Stadion Babe Palar  sore harinya, kegiatan dipimpin langsung Wali Kota Caroll didampingi Ketua TP-PKK Kota Tomohon drg. Jeand’arc Senduk-Karundeng dan Wakil Wali Kota Sendy Rumajar.

Sebelumnya dilaksanakan ibadah yang dipimpin Ketua FKUB Kota Tomohon Pdt. Julien Sagay-Karwur, S.Th.

Pembawa Doa yaitu Pdt. Joula Dengah, M.Th, Pdt. Rut Wangkai, M.Th., Pastor Revi Tanod, Pr., Ph.D., Ustad H. Saing Mamang, dan dari umat Budha Meichi Pannavati Bibiana Rindonuwu

Wali Kota Caroll mengatakan doa bersama lintas agama ini sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas pemerintah dan masyarakat Tomohon atas bencana alam di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya musim kemarau berkepanjangan dan karhutla di Gunung Lokon.

Menurutnya melalui doa bersama ini,  memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan agar diberi kekuatan, hikmat dan ketabahan dalam menghadapi musim kemarau panjang ini.

Juga meminta penyertaan Tuhan agar upaya penanganan kebakaran di Gunung Lokon dan di seluruh wilayah Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Dia mengajak seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri, petugas pemadam kebakaran, BPBD, relawan, komunitas pecinta alam, tokoh agama dan masyarakat terus memperkuat koordinasi dan kerja sama penanganan kebakaran ini

Hadir juga Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, perwakilan Kodim 1302/Minahasa, perwakilan Kejaksaan Negeri Tomohon, perwakilan Polres Tomohon, tokoh agama, tokoh masyarakat, jajaran pemerintah dan ASN.(dek)